BAB 1
Pendahuluan
A.
Latar
Belakang
Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk
mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki
hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter adalah bank
sentral, meskipun kadang
kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan
kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank
sentral. Ada berbagai
jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya satu bank
sentral untuk beberapa
negara, terdapatnya suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar
terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk
mencetak uang kertas ataupun uang
logam. Undang-undang
ini bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan
dan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem
pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan
bank yang memiliki prinsip kehati-hatian
B. Rumusan Masalah
1. Perubahan
apa yang terjadi pada Bank Indonesia setelah terjadinya pergantian tentang UU
bank sentral?
2. Bagaimana
status dan modal Bank Indonesia?
3. Apa
tujuan dan tugas Bank Indonesia?
C. Tujuan
1) Untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi pada
Bank Indonesia setelah terjadinya pergantian tentang UU bank sentral.
2) Untuk mengetahui status dan modal Bank Indonesia.
3) Untuk mengetahui tujuan dan tugas Bank Indonesia.
BAB
II
PEMBAHASAN
A. Otoritas Moneter di Indonesia
Pada masa berlakunya Undang-undang No.13
Tahun 1968 tentang Bank Sentral, otoritas kebijakan moneter di Indonesia pada
dasarnya berada di tangan pemerintah. Meskipun berdasarkan undang-undang
tersebut terdapat 2 (dua) lembaga utama sebagai pelaksana kebijakan moneter,
yaitu Bank Indonesia dan Dewan Moneter, otoritasnya tetap pada pemerintah.
Pemerintah melalui presiden dan menteri keuangan mempunyai kekuasaan atau akses
yang sangat besar untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh
Bank Indonesia dan Dewan Moneter. Presiden mempunyai akses yang besar karena
pada waktu itu presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat pejabat Gubernur
dan Direktur Bank Indonesia atas usul
Dewan Moneter. Menteri Keuangan dan Menteri bidang ekonomi mempunyai akses yang
besar karena pada waktu itu anggota Dewan moneter terdiri dari menteri
keuangan, seorang menteri bidang ekonomi dan gubernur BI. Di samping itu
pemerintah mempunyai wewenang berdasarkan undang undang untuk menentukan
berbagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang untuk menentukan berbagai
peraturan pelaksanaan undang-undang tentang bank sentral. Berbagai wewenang
yang diberikan kepada pemerintah terutama melalui presiden dan
menteri-mentrinya diatas menyebabkan otoritas moneter tidak terletak pada Bank
Indonesia tapi pada pemerintah. Kondisi tersebut Mengandung 3 Implikasi utama.
Pertama, kebijakan Fiskal Melalui anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah
(APBN) relatif lebih dapat disingkronkan dengan kebijakan moneter melalui
jumlah uang beredar karena otoritas kedua kebijakan tersebut terletak pada satu
pihak yaitu pemerintah. Kedua kebijakan moneter yang bertujuan terutama untuk
menjamin sistem pembayaran yang lancer stabil, dan baik sering sekali tidak
berjalan searah dengan tujuan-tujuan pelaksanan kebijakan moneter. Hal ini
menyebabkan target kebijakan moneter sering kali tidak dapat dicapai dengan
maksimal. Ketiga, campur tangan yang besar dari pemerintah.mengandung resiko
berupa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan yang efisien.
Lebih jauh, sistem ini sangat rentan terhadap campur tangan individu pejabat
dan pihak lain dalam perumusan kebijakan moneter.
Atas dasar pertimbangan diatas sebagai salah satu akibat dari
terjadinya krisis ekonomi dan perbankan pada akhir tahun 1990-an, Undang-undang
No.13 Tahun 1963 tersebut diganti dengan UU tentang bank sentral yang baru
yaitu Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang yang
bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan
dan terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem
pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan
bank yang memiliki prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang bank sentral
yang baru pada dasarnya member kewenangan yang besar terhadap bank Indonesia untuk
merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Dengan kata lain,
Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di Indonesia, sedangkan
lembaga Dewan moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter tidak lagi terletak
pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses tertentu dalam mempengaruhi
kebijakan moneter. Pada tahun 2004, setelah menyadari beberapa kelemahan yang
terdapat pada undang-undang No.23 Tahun 1999, dilahirkanlah Undang-undang No.3
Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 1999. Undang-undang baru
ini bukan menggantikan undang-undang yang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa
pasal serta menambah beberapa pasal baru. Uraian lebih rinci mengenai Bank
Indonesia disampaikan pada sub-sub bab berikut ini.
B.
Status dan Model Bank Indonesia
Bank Indonesia adalah
bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga Negara independen dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah
dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam
undang-undang. Bank Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Republik
Indonesia. Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp
2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dan harus ditambah sehingga menjadi
paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari seluruh kewajiban moneter, yang
dananya yang berasal dari cadangan umum atau dari hasil revaluasi asset. Tata
cara penambahan modal dari cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian
surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi resiko yang
mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
C.
Tujuan dan Tugas
Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai
dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan untuk mencapai tujuan tersebut Bank
Indonesia melaksanakan kewajiban moneter
secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan
kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
Secara lebih rinci, tugas tersebut dijabarkan menjadi sebagai berikut:
1)
Menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter
2)
Mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran
3)
Mengatur dan mengawasi bank
Di
samping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan
kegiatan lain dalam
kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas, dan
anggaran. Pihak lain
dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan atau
mengabaikan segala bentuk campur tangan
dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Barang siapa melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank
Indonesia diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp 2.000.000.000 (dua miliar
rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sedangkan anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang
melanggar ketentuan di atas diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
1)
Tugas Menetapkan dan Melaksanakan
Kebijakan Moneter
Dalam rangka
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang:
a.
Menetapkan sasaran-sasaran
moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi.
b.
Melakukan
pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1)
operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun
valuta asing
2)
penetapan tingkat diskonto
3)
penetapan cadangan wajib minimum
4)
pengaturan kredit atau pembiayaan
Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat
dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pelaksanaan butir a dan b di atas
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
c.
Memberikan
kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank
untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka
pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dijamin
oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi
dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
Pelaksanaan kewenangan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
d.
Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang
berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem
keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang
pendanaannya menjadi beban pemerintah. Ketentuan dan tata cara pengambilan
keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian
fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari APBN diatur dalam
undang-undang tersendiri, yang
(menurut undang-undang) seharusnya ditetapkan paling lambat akhir tahun 2004. Apabila undang-undang ini belum ditetapkan,
ketentuan dan tata cara tersebut dituangkan
dalam nota kesepakatan antara pemerintah dan BI paling lambat Februari 2004.
e.
Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem
nilai tukar yang telah ditetapkan.
f.
Mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan
devisa Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat
menerima pinjaman luar negeri.
g.
Menyelenggarakan
survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung
pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan survei
dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib
memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Bank
Indonesia atau pihak lain yang terkait dengan survei itu wajib merahasiakan sumber dan data individual kecuali
undang-undang secara tegas menyatakan lain. Badan yang tidak memenuhi
kewajiban ini diancam dengan pidana denda
paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pelaksanaan kewengan ini ditetapkan dengan Peraturan Bank
Indonesia.
2)
Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
Dalam rangka mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang:
a.
Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
b.
Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan tentang
kegiatannya.
c.
Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
d.
Mengatur sistem kliring antarbank dalam mata uang rupiah
dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan kliring antarbank dalam mata
uang rupiah dan atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan
persetujuan Bank Indonesia.
d.
Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran
antarbank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan
penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank tersebut dapat dilakukan oleh pihak
lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
e.
Menetapkan
macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan
tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah.
g.
Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan
mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud
dari peredaran. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari
peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. Apabila 5 (lima)
tahun sesudah tanggal pencabutan masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang
tersebut diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan. Uang yang ditukarkan
sesudah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran
berjalan. Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku
lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.
Pelaksanaan
kewenangan-kewenangan di atas ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
3)
Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank
Dalam rangka
melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia:
a.
Menetapkan peraturan perbankan termasuk
ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat
prinsip kehati-hatian.
b.
Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan
kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank,
memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan
persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk
menjalankan kegiatankegiatan
usaha tertentu.
c.
Melaksanakan
pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan
dilakukan antara lain dengan:
1)
Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan,
dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Apabila diperlukan, kewajiban tersebut dap at dikenakan pula terhadap induk
perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.
2)
Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala
maupun setiap waktu apabila diperlukan. Apabila diperlukan, pemeriksaan dapat
dilakukan terhadap induk perusahaan, anak perusahaan, pihak terkait, pihak
terafiliasi, dan debitor bank. Bank dan
pihak-pihak yang diperiksa wajib memberikan kepada pemeriksa:
-
keterangan dan data yang diminta
-
kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan
sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya
-
hal-hal lain yang diperlukan
3)
Menugasi
pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib
merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. Gubernur, Deputi
Gubernur Senior, Deputi Gubernur, pegawai Bank Indonesia, atau pihak lain yang
ditunjuk atau disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan tugas tertentu yang
memberikan keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh karena
jabatannya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya
1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga
miliar rupiah). Apabila pelanggaran
tersebut dilakukan oleh badan, badan tersebut diancam dengan pidana denda
sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp
6.000.000.000 (enam miliar rupiah). Keterangan dan data lainnya yang bersifat rahasia
ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.
4)
Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian
atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian
Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang
perbankan. Berdasarkan dugaan tersebut, Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk
meneliti kebenarannya. Apabila dari hasil pemeriksaan tidak
diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia
pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi tersebut.
5)
Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang
tentang perbankan yang berlaku dalam hal keadaan suatu bank
menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang
bersangkutan dan atau
membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional.
6)
Tugas
mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan
undang-undang. Pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan
selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2010,
dan sepanjang lembaga pengawasan belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
d.
Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank.
Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh
pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
e.
Mengenakan
sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pelaksanaan
ketentuan-ketentuan di atas ditetapkan secara lebih rinci dengan Peraturan Bank
Indonesia.
Hubungan dengan
Pemerintah dan Internasional
Dalam kaitannya dengan pemerintah,
Bank Indonesia mempunyai tanggung jawab dan kegiatan seperti
diuraikan"berikut ini.
a.
Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah
dengan memberikan bunga atas
saldo kas pemerintah sesuai peraturan perundangan.
b.
Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah dapat
menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban
keuangan pemerintah terhadap
pihak luar negeri.
c.
Pemerintah wajib meminta pendapat Bank
Indonesia dan atau mengundang Bank Indonesia
dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank
Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.
d.
Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan
kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
e.
Dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang
negara, pemerintah wajib terlebih
dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sebelum menerbitkan surat utang negara, pemerintah wajib berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank
Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah, tetapi Bank Indonesia dilarang
membeli surat-surat utang negara untuk diri sendiri di pasar primer, kecuali dalam rangka pemberian fasilitas
pembiayaan darurat dan juga kecuali yang berjangka pendek dalam rangka operasi
pengendalian moneter.
f.
Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada
pemerintah. Dalam hal Bank Indonesia melanggar ketentuan tersebut, maka perjanjian
pemberian kredit kepada pemerintah tersebut batal demi hukum.
Dalam kaitannya dengan hubungan internasional, Bank Indonesia mempunyai
tanggung jawab
dan kegiatan seperti diuraikan berikut ini.
a.
Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank
sentral lainnya, organisasi, dan
lembaga internasional.
b.
Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga
internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, Bank Indonesia dapat
bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.
Akuntabilitas dan Anggaran
Dalam kaitannya dengan akuntabilitas , anggaran dan
transparansi dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan hal-hal
sebagai berikut:
a. Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis kepada
DPR dan pemerintah pada setiap awal tahun anggaran yang memuat :
1) Pelaksanaan tugas dan wewenangnya pada tahun sebelumnya.
2) Rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah-langkah pelaksanaan tugas
dan wewenangnya untuk tahun yang akan datang dengan memperhatikan perkembangan
laju inflasi serta kondisi ekonomi dan keuangan.
b. Bank Indonesia wajib manyampaikan laporan triwulanan secara tertulis
tentang pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR dan pemerintah.
c. Laporan tahunan dan triwulanan tersebut dievaluasi oleh DPR dan digunakan
sebagai bahan penilaian tahunan terhadap kinerja Dewan Gubernur dan Bank
Indonesia.
d. Laporan tahuan dan triwulanan tersebut juga disampaikan kepada masyarakat
secara terbuka melalui media massa dengan mencantumkan ringkasannya dalam
Berita Negara.
e. Apabila DPR memerlukan penjelasan, Bank Indonesia wajib menyampaikan
penjelasan secara lisan dan atau tertulis.
f. Setiap awal tahun anggaran, Bank Indonesia wajib menyampaikan informasi
kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat:
1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya.
2) Rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran moneter untuk tahun yang
akan datang dengan mempertimbangkan sasaran laju inflasi serta perkembangan
kondisi ekonomi dan keuangan.
g. Untuk membantu DPR melaksanakan pengawasan bidang tertentu terhadap BI,
dibentuk Badan Supervisi yang berkedudukan di Jakarta dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas BI.
h. Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank
Indonesia atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat apabila diperlukan.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Pada masa berlakunya Undang-undang No.13 Tahun 1968 tentang
Bank Sentral, otoritas kebijakan moneter di Indonesia pada dasarnya berada
di tangan
pemerintah. Meskipun berdasarkan undang-undang tersebut terdapat 2 (dua) lembaga utama
sebagai pelaksana kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia dan Dewan
Moneter, otoritasnya tetap pada pemerintah. akibat dari terjadinya
krisis ekonomi dan perbankan pada akhir tahun 1990-an, Undang-undang No.13 Tahun
1963 tersebut diganti dengan UU tentang bank sentral yang baru yaitu
Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang yang
bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan dan terpercaya
dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan
pengawasan bank yang memiliki prinsip kehati-hatian. Undang-undang tentang bank
sentral yang baru pada dasarnya member kewenangan yang besar terhadap bank
Indonesia untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia.
Bank Indonesia ditempatkan sebagai otoritas moneter di
Indonesia, sedangkan lembaga Dewan moneter ditiadakan. Meskipun otoritas moneter
tidak lagi terletak pada pemerintah, pemerintah tetap mempunyai akses
tertentu dalam mempengaruhi kebijakan moneter. Pada tahun 2004, setelah menyadari beberapa
kelemahan yang terdapat pada undang-undang No.23 Tahun 1999, dilahirkanlah
Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No.23 Tahun 1999. Undang-undang baru ini
bukan menggantikan undang-undang yang sebelumnya, tetapi merevisi beberapa
pasal serta menambah beberapa pasal baru.
DAFTAR PUSTAKA
Triandaru, Sigit.,
Budisantoso, Totok. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Jakarta: Salemba
Empat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar